--- "TIDAK SEORANG PUN BOLEH DIUNTUNGKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANG PUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LAIN (NEMO COMMODUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA)” ---

logo law firm

logo law firm




PENGALAMAN PENANGANAN PERKARA

Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) (Selaku Pemohon) dalam Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara No. 58/PHPU.C-VII/2009, tanggal 17 Juni 2009.

Baca selanjutnya ...

Thursday, July 10, 2008

PKB Kuningan Tunggu Sikap PKB Batutulis

Jakarta, Kompas

Sabtu, 16 Februari 2002
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kuningan (kelompok Alwi Shihab) tetap menunggu jawaban resmi dari Ketua Umum DPP PKB Batutulis, Matori Abdul Djalil, tentang ajakan pihaknya untuk menyelesaikan konflik lewat arbitrase.

"Kami masih menunggu itu. Penegasan ini kami sampaikan karena ada pernyataan dari Isa Muchsin seperti dimuat Kompas Jumat," kata Tohadi, Se-kretaris Lembaga Advokasi DPP PKB dalam rilis yang diterima Kompas Jumat (15/2) malam.
Menurut Tohadi, upaya mediasi dan konsiliasi-yang juga merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia-telah dilakukan baik oleh ulama Forum Langitan maupun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi. "Tetapi, ternyata upaya itu sulit menemukan titik temu," katanya.
Jika Matori tetap menolak peradilan arbitrase, kata Tohadi, DPP PKB Kuningan telah menyiapkan berbagai langkah contingency plan untuk menyelesaikan secara hukum maupun politik. "Saya kira upaya apa pun akan kami lakukan untuk mencari kebenaran," katanya.
Bertempat di Kantor PBNU, Fraksi Kebangkitan Bangsa
(F-KB) DPR dipimpin Effendy Choirie diterima antara lain oleh Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Wakil Katib PBNU Masdar F Mas'udy, dan Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlawi. "Kami silaturahmi karena sudah lama fraksi tidak bertemu beliau," ujar Effendy, Wakil Ketua F-KB DPR.
Effendy menjelaskan, PBNU secara resmi menegaskan bahwa F-KB yang dipimpin Ali Masykur Musa yang sah. "Ini pernyataan langsung Ketua Umum PBNU," papar Effendy sambil menunjuk Hasyim Muzadi yang duduk di sampingnya.
Dalam pertemuan itu, Ha-syim juga meminta agar soliditas NU dan PKB kembali diutuhkan, mengingat hubungan NU-PKB tidak hanya punya dimensi kultrual, historis, dan
aspiratif. "Kalau bisa, mulai sekarang hubungan itu bisa ditambahkan lagi, khususnya dalam aspek koordinatif," katanya.
Hasyim meminta agar F-KB memperbaiki hubungan lintas fraksi di DPR, sehingga F-KB tidak terkesan ekslusif. "Di samping itu, saya minta F-KB bisa berbagi peran, tidak ada seseorang yang bisa melakukan peran apa pun," katanya.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam ini mengingatkan agar PKB tetap menjaga dan memegang moral politik dalam melakukan perjuangan di DPR. "Paling tidak, harus ada keseimbagan antara idealisme dan profesionalisme. Kalau itu runtuh, tidak hanya FKB yang rugi, tetapi juga masyarakat yang menyampaikan aspirasinya," paparnya.
Ditanya, apakah moral politik sudah melanda F-KB, Hasyim menjawab, "Kami melihatnya sebagai gejala umum turunnya moralitas politik. Moralitas politik adalah lancarnya proses aspirasi dari masyarakat yang kemudian diproses oleh lembaga legislatif dan akhirnya menjadi keputusan negara untuk kemaslahatan umat." (mba)
Sumber : http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0202/16/NASIONAL/pkbk06.htm

0 Comments: