Mathori Terima Rp 8 M Dari PDIP

Jakarta, BPost (Banjarmasin Post)
Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mempertanyakan dana sebesar Rp8 miliar dari PDI Perjuangan kepada PKB yang diterima Mathori Abdul Djalil. Pasalnya, dana itu hingga kini tak pernah sampai ke kas PKB.
Itu sebabnya, Gus Dur mendesak segera dibentuk komisi independen guna menyelidi dari mana dana itu berasal, dari siapa dan ditujukan kepada siapa.

"Apakah benar Mathori terima delapan miliar dari PDIP. Delapan miliar itu diberikan ke PKB lewat Mathori tapi tidak pernah disampaikan. Saya sudah cek kepada bendahara PKB atau kepada anggota yang lain," ungkap Gus Dur kepada pers, di sela-sela islah dengan mantan Sekjen Dephutbun Soeripto, di kediaman Proklamator Bung Hatta, di Jakarta, Jumat (16/11).
Berkait dana Rp8 miliar itu, mantan ketua umum PBNU ini meminta PDIP memberikan penjelasan kepada PKB. "PDIP harus memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai dana tersebut," ucap Gus Dur.
Bendahara DPP PDIP Noviantika Nasution yang dihubungi, kemarin, membantah partainya telah menyalurkan dana Rp8 miliar kepada PKB melalui Mathori Abdul Djalil.
"Bagaimana mau mengeluarkan uang sebanyak itu, wong untuk PDIP saja kita sudah kesulitan dana," tandas Noviantika.
Dikatakan, tidak mungkin PDIP mengeluarkan dana sebegitu besar. Apalagi PDIP masih megap-megap untuk membiayai operasional partainya sendiri sampai tingkat ranting.
"Jadi, saya tidak tahu-menahu kalau Gus Dur ngomong begitu. Sebagai bendahara DPP PDIP saya tidak pernah mengeluarkan dana Rp8 miliar buat PKB. Silakan cek, catatan pengeluaran atau kuitansi di DPP PDIP kalau tidak percaya," jelasnya.
Noviantika tidak tahu persis mengapa Gus Dur mengatakan DPP PDIP telah mengeluarkan dana buat PKB. "Kalau Gus Dur punya bukti, silakan dibeberkan saja," tandasnya.
Ditanya uang itu disinyalir bukan jatuh pada DPP PKB melainkan pada kubu Mathori, kembali Noviantika menyatakan tidak tahu-menahu. "Buat apa sih DPP PDIP mengeluarkan dana buat PKB. Kalaupun hibah itu tidak mungkin. DPP PDIP masih kesulitan dana," tandasnya.
Sedangkan Sekjen PKB kubu Mathori, Abdul Khaliq Ahmad mengatakan sejauh ini tidak pernah mendengar adanya suambangan atau uang hibah dari PDIP untuk PKB, seperti yang dimaksud Gus Dur.
"Saya pikir ini berita aneh, dan baru saya dengar sekarang ini," kata Choliq Ahmad.
Karena ini menyangkut partai lain, pendukung Mathori Abdul Djalil ini menyarankan agar informasi itu ditanyakan langsung ke PDIP. "Kalau informasi itu benar, kepada siapa uang itu diserahkan, apa keperuntukan uang itu," ucap Abdul Khaliq.
Gus Dur dalam islah di kediaman Bung Hatta yang dihadiri sejumlah tokoh itu menuntut segera membentuk komisi independen dan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai misteri dibalik terbunuhnya Ketua Presidium Rakyat Papua Theys H Eluay.
"Saya minta dibentuk komisi independen guna mencari siapa yang melakukan dan apa motif di balik peristiwa tersebut," ucap Gus Dur.
Sedangkan masih berkait masalah dana, cucu pendiri Nadhlatul Ulama (NU) KH Khasyim Asy’ari ini membantah keterangan Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin yang mengatakan bahwa dirinya pernah menanam modal di Bank Papan Sejahtera.
Gus Dur menegaskan, dirinya tidak pernah menanam modal di mana-mana. Menurut Gus Dur, ia hanya dimintai tolong oleh seseorang agar kredit yang diberikan oleh BI melalui Ficorinvest kepada kapling tanah di Subang, Jawa Barat agar dijalankan sepenuhnya.
"Dari Rp9,6 miliar, hanya Rp5,6 miliar yang dibayarkan. Yang lain diambil Sugowo. Cek aja sana. Uber aja itu pada dia," kata Gus Dur.
Mengenai kasus Bank Papan Sejahtera, lanjut Gus Dur, akibat permainan Hasyim Djojohadikusumo. Seharusnya, saham-saham PT Tirtamas diserahkan ke Bank Papan Sejahtera. Tapi, ternyata tidak diserahkan sehingga Bank Papan Sejahtera bisa mengambil dari BI. "Itulah yang terjadi. Saya hanya menengahi saja, tidak tahu urusannya. TIba-tiba Syahril bilang begitu," katanya.
Gus Dur kemudian mengungkit kembali soal fit and proper test mantan Menkeu Prijadi Praptosuhardjo. Gus Dur mengatakan berkait fit and proper test tersebut, dia sudah minta kepada pengacaranya menuntut Syahril Sabirin.
Menurutnya, Prijadi belum pernah dipanggil BI mengikuti fit and proper test. Tapi, kemudian Prijadi dinyatakan tidak lulus. Gus Dur pernah meminta Gubernur BI agar Prijadi dites lagi. "Tapi, dia (Gubernur BI, Red) nggak mau. Ya, sudah, lalu saya angkat Prijadi, orang yang tidak perlu fit and proper test karena dia tidak pernah korupsi," tambahnya lagi.
Ketua umum DPP DPP PKB Mathori Abdul Djalil sendiri tetap cuek, meski rencana PKB kubu Alwi Shihab bakal mengajukan gugatan menyusul penyeleggaran Mukernas di Hotel Ciputra dianggap ilegal, 12-14 Nopember lalu.
"Emang gue pikirin. Kita tak pernah memperhatikan Kuningan," ucapnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat. Namun, pihaknya mempersilakan PKB Kuningan untuk menggugat Mukernas.
Ia menegaskan, DPP PKB yang baru saja menggelar Mukernas takkan reaktif, sehingga tak perlu menyiapkan pengacara untuk menghadapi gugatan.
Mathori Abdul Djalil dan Abdul Khalik Ahmad (sekjen PKB) oleh kubu PKB Alwi Shihab, telah dicoret keanggotannya dari partai yang dideklarasikan oleh KH Abdurrahman Wahid.
Selain pemecatan, DPP PKB Alwi melalui Sekretaris Lembaga Advokasi dan HAM PKB, Muhammad Tohadi mengancam menggugat Mathori cs atas penggelaran Mukernas PKB yang dinilai ilegal.
Menanggapi pemecatan, Abdul Khalik Ahmad yang mantan politisi PPP cuek saja. "Atas kewenangan apa? Proses pemberhentian itu ada peluang membela diri di lembaga tertinggi yakni di muktamar. Sebelum muktamar memutuskan, mereka tak bisa begitu," tandas Abdul Khaliq.
Menurutnya, proses pemecatan Mathori yang dilakukan secara sepihak oleh Dewan Syuro, juga ilegal. Pasalnya, kedudukan Dewan Syuro berada di bawah Muktamar PKB. "Jadi harus lewat Muktamar 2005 (versi Alwi), atau kalau mau dipercepat ya Muktamar 2002 (versi Mathori),"tandasnya.
Baginya, pihaknya tak pernah melakukan kesalahan baik secara hukum maupun politis. "Saya, misalnya, melakukan pernyataan sikap menerima hasil SI MPR dan menerima pembekuan DPR/MPR. Padahal sekarang mereka kembali lagi ke DPR dan ikut di komisi yang kabinet gotong royong yang dipimpin Mega. Tuduhan indispliner itu jelas gugur, " kilahnya.
Tapi, kenapa keputusan PKB Alwi soal pemecatan dirinya tetap jatuh? Menurutnya, keputusan itu didasarkan pada kebencian bukan pada rasionalitas.
Pakar politik dari PKB AS Hikam menyatakan pihaknya bertekad menggunakan prosedur dan mekanisme yang ada di dalam MPR. "Kalau memang tetap tidak digubris kita bisa gunakan langkah macam-macam, baik politik, hukum, atau kita bisa gunakan penunjukkan kepada publik bagaimana perilaku ketua MPR sekarang ini," tegasnya.
Dikatan, PKB bisa jadi menempuh jalur hukum jika Amien Rais tetap mempertahankan Mathori sebagai wakil ketua MPR. "Bisa saja cara hukum akan kita tempuh, tetapi itu salah satunya saja ya jangan diplintir," katanya. tng/bon
Sumber: http://www.indomedia.com/bpost/112001/17/depan/utama3.htm