Bertemu di Rembang Para Kiai Tolak MLB PKB

REMBANG-Lagi, acara yang bernuansa politik, Kamis kemarin, berlangsung di Pondok Pesantren Raudlotut Tholibien, Desa Leteh (Kota Rembang) asuhan KH Cholil Bisri. Acara yang dimulai pukul 09.00 dan baru berakhir sekitar pukul 16.00 itu dihadiri para kiai se-Jawa Tengah. Mereka membahas kemelut di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Para kiai antara lain memutuskan menolak rencana penlaksanaan muktamar luar biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang digagas kubu Matori Abdul Djalil, yang dinilai hanya akan memperkeruh suasana.


Acara dibuka KH Abdurrahman Chudlori asal Magelang. Tuan rumah KH Cholil Bisri membuka dialog yang dimoderatori KHM Hanif Muslih dari Mranggen, Demak. Ikut hadir pula Ketua PWNU Jateng Drs H Mohammad Adnan MA, KH Muhaiminan Parakan Temanggung, dan KH Kayatun Jepara.

Pada awalnya, acara itu dinyatakan tertutup untuk umum. Bahkan, pihak panitia penyelenggara sengaja tak mengundang wartawan. Tetapi, setelah melalui berbagai pertimbangan, kalangan pers boleh meliput kegiatan itu. Namun, keputusan itu sudah terlambat, sehingga tak satu pun wartawan datang, kecuali Suara Merdeka yang dikabari lewat telepon.

Di sela-sela kesibukan menerima tamu, KH Cholil Bisri menjelaskan tujuan penyelenggaraan acara tersebut. Kakak kandung KH Mustofa Bisri itu mengatakan, pertemuan alim ulama se-Jateng diadakan setelah melihat perkembangan politik di tanah air, terutama menyangkut belum terselesaikannya persoalan internal PKB.

"Dari permasalahan itulah, kami sengaja mengundang para kiai se-Jateng. Tujuannya, ya itu tadi, untuk menyelesaikan masalah dengan cara dialog," katanya.

Seruan Kiai
Diakui, sekarang sedang berkembang isu tentang banyak kiai yang mendukung PKB versi Matori Abdul Djalil. Untuk membuktikan benar dan tidaknya isu itu, perlu diadakan pertemuan seperti sekarang.
"Termasuk saya juga diisukan ikut merestui Mukernas PKB versi Pak Matori. Ini kan payah. Sepertinya ada pihak yang ingin memecah-belah PKB," katanya.

Lalu, bagaimana kebenaran isu tersebut? Mendengar pertanyaan itu, Cholil mengatakan, sekarang jelas permasalahannya. Semua kiai yang diisukan mendukung PKB versi Matori Abdul Djalil ikut hadir dalam pertemuan ini.
Selanjutnya, kiai itu menunjukkan hasil dialog para alim ulama se-Jateng yang berlangsung di pondok pesantren Raudlotut Tholibien. Mereka menyeru, kekuasaan adalah amanah dan wasilah untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan mulia, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat.

Di tempat terpisah, Rois Syuriyah PWNU Jateng KH Amin Sholeh Mc membantah isu dirinya menjadi pengurus PKB Jateng pimpinan Ircham AR. "Saya mendengar nama saya tercantum sebagai pengurus. Terus terang, saya tak pernah dihubungi. Mereka hanya memakai atau mencuri nama saya," katanya.

Mereka berharap kader-kader PKB menempatkan kekuasaan bukan sebagai tujuan (maksud) seperti yang ditunjukkan oleh perilaku sebagian kader-kader PKB.

Para alim ulama menyerukan kepada warga NU (nahdliyyin) agar istiqomah memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan menyalurkan aspirasi politiknya.
Mereka menolak upaya-upaya sebagian orang yang memecah-belah aspirasi politik warga NU dan membuat bingung warga NU melalui manuver-manuver politik yang tidak etis, tidak bermoral, dan tidak ikhlas.
Mereka minta, simpatisan dan pemilih PKB tetap tenang, tidak bingung, dan tidak terpengaruh dengan bujukan, rayuan, dan manuver politik yang tak bertanggungjawab.

Poin terakhir menyebutkan, mereka menolak penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (LMB) PKB yang bisa memperkeruh suasana. Sebab, hal ini bisa memberikan peluang kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tersembunyi, ikut bermain di sana.

Resmi Dikeluarkan
Sekjen PKB versi Alwi Shihab, Muhaimin Iskandar menilai, manuver Matori Abdul Djalil yang akan mengubah susunan kepengurusan fraksi di MPR/DPR, sebagai bualan yang tak perlu ditanggapi. Ia mengatakan, sejak 15 November, Matori Abdul Djalil resmi dikeluarkan keanggotaannya dari PKB.
"Karena secara hukum dan administratif, PKB tidak akan mengubah sususan kepengurusan fraksi di MPR dan DPR, restrukturisasi itu sudah selesai. Matori tidak akan bisa membentuk fraksi. Wong Matori bukan ketua umum lagi," ujarnya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis kemarin.

Dikatakan, Lembaga Bantuan Hukum PKB mengeluarkan pengumuman menghentikan Matori, Abdul Khalik Ahmad dan Agus Suflihat otomatis dari keanggotaan PKB.

"Karena sesuai dengan AD/ART PKB, tiga kali tidak menggubris pemanggilan dan tiga bulan tidak memberikan klarifikasi, otomatis keanggotaannya berhenti," jelasnya.

Akan Menggugat
Sekretaris Lembaga Advokasi dan HAM PKB Muhammad Tohadi mengemukakan, PKB pimpinan Alwi Shihab akan mengajukan gugatan terhadap Matori Abdul Djalil minggu depan. Matori dituding menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB ilegal serta menyalahgunakan atribut dan lambang PKB.
Kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis kemarin Tohadi mengatakan, kini Lembaga Advokasi dan HAM PKB sedang mempelajari tiga jenis gugatan, yakni gugatan perdata, pidana dan PTUN.
Menurutnya, berdasarkan AD/ART PKB, khususnya Pasal 11 ART, keanggotaan Matori ataupun jabatannya di PKB secara otomatis berakhir pada Kamis 15 November. Dijelaskan, sesuai dengan prosedur AD/ART itu, Matori telah diberi tiga kali surat peringatan. Peringatan pertama pada 27 Juli, kedua 29 Juli, dan ketiga 31 Juli 2001.

"Jika dalam waktu 15 hari dari 31 Juli 2001 peringatan tetap diabaikan, Matori masih diberikan waktu tiga bulan. Namun kesempatan itu pun diabaikan Matori, sehingga hari ini (kemarin, Kamis 15 November-Red) dia dinyatakan gugur secara permanen dari keanggotaan ataupun jabatan di PKB," tutur Tohadi.
Konsekuensi atas gugurnya keanggotaan itu, jelasnya, Matori tak berhak mengatasnamakan dan menggunakan lambang/atribut PKB. "Jika masih menggunakan lambang PKB, dia dikenakan ketentuan hukum. Kalau mau mendirikan partai baru, silakan, tapi jangan menggunakan lambang PKB," tandas Sekretaris Lembaga Advokasi dan HAM PKB itu.

Juga dijelaskan, menurut AD/ART PKB yang berhak menggelar mukernas hanyalah DPP PKB. Berdasarkan hal itu, mukernas yang digelar Matori merupakan mukernas ilegal.
PKB pimpinan Matori Abdul Djalil menyelenggarakan mukernas selama tiga hari, baru-baru ini. Di antara hasilnya selain tetap mengukuhkan Matori Abdul Djalil sebagai ketua umum, juga menganjurkan agar diadakan muktamar luar biasa.

Kepada wartawan Matori juga mengatakan, pihaknya berhak menyelenggarakan mukernas karena dia masih sebagai Ketua Umum PKB hasil muktamar di Surabaya. Dia menganggap pemecatannya dari PKB oleh Ketua

Dewan Syuro, mantan presiden KH Abdurrahman Wahid, tidak sah. (am-29k)

Abaikan Ultimatum
Sekjen DPP PKB versi Matori Abdul Djalil, Drs Abdul Khalik Ahmad, menilai ultimatum yang disampaikan kubu Alwi Shihab yang memberikan batas akhir sampai Kamis tengah malam kepada kelompok Matori, tidak mempunyai pengaruh apa-apa.
"Pernyataan Muhaimin itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kader PKB baik di daerah maupun di pusat. Buktinya, sampai hari ini tidak ada respons apa pun," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, kemarin.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, DPP PKB memberikan batas waktu hingga pukul 24.00 WIB kepada Ketua Umum DPP PKB Matori Abdul Djalil, Khalik Achmad, dan Agus Suflihat untuk memberikan klarifikasi atas sikapnya menggelar mukernas.

Khalik Ahmad mengatakan akan mengabaikan ultimatum yang membingungkan itu. "Katanya saya sudah dipecat, dan dipecat lagi. Kini diultimatum sampai tengah malam. Ini pernyataan orang grogi. Mereka grogi karena melihat Mukernas PKB 12-14 lalu dihadiri 24 DPW," ujarnya.
Lebih dari itu, mukernas telah dihadiri Kiai Maksum Jauhari, pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur.

"Dukungan Gus Maksum kepada PKB Matori itu sangat luar biasa. Dia salah satu pakunya Jawa Timur. Kalau Gus Maksum tidak mendukung, mana mungkin dia datang ke mukernas," tandasnya.
Dikatakan, kalau Muhaimin meminta Matori klarifikasi, tidak akan dilakukan hari ini atau besok, tetapi di muktamar luar biasa Maret tahun depan. "Untuk apa Pak Matori menanggapi pernyataan Muhaimin, wong pernyataan itu tidak berdampak apa-apa."

Lagi pula, lanjut Khalik Ahmad, penyelesaian masalah partai tidak bisa dilakukan di forum tidak resmi, tetapi harus melalui forum yang sesuai dengan aturan, yakni muktamar luar biasa. "Sebab, kalau menunggu muktamar masih lama, tahun 2005," tandasnya. (jl, nas, am-29, 60, 64ke)

Sumber: Suara Merdeka, Jumat, 16 Nopember 2001